 |
| Foto: Baground LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara |
MEDAN, gianTnusantaranews.com — Polemik berkepanjangan di tubuh Institut Sains dan Teknologi TD Pardede (ISTP) Medan kembali memanas. Kali ini, sorotan tajam tertuju kepada LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara setelah muncul dugaan adanya pengarahan terhadap dosen saat audiensi berlangsung di Kantor LLDIKTI Wilayah I Sumut, Selasa (26/5/2026).
Pertemuan yang dihadiri lebih dari 20 dosen ISTP TD Pardede Medan itu awalnya bertujuan meminta kepastian dan penjelasan terkait kondisi kampus yang hingga kini masih dilanda konflik dualisme kepemimpinan.
Namun dalam forum tersebut, sejumlah dosen justru menilai adanya pernyataan-pernyataan yang mengarah pada upaya membangun dukungan agar dosen mengikuti kepengurusan Pj Rektor DR. Janter Napitupulu, M.T., IPU ASEAN Eng yang disebut diangkat berdasarkan SK AHU Tahun 2025.
Dalam audiensi itu, Ahmad Subhan, S.E selaku Kepala Bagian Umum LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara disebut menyampaikan pembahasan terkait hak-hak dosen, mulai dari penggajian hingga BKD (Beban Kinerja Dosen) yang berkaitan dengan sertifikasi.
Pernyataan tersebut kemudian memicu keresahan di kalangan dosen. Sebab di tengah konflik internal kampus yang belum memiliki kepastian hukum final, LLDIKTI dinilai seharusnya menjaga posisi netral dan tidak memperlihatkan keberpihakan kepada salah satu kubu.
“Yang kami butuhkan kepastian akademik dan perlindungan terhadap mahasiswa serta dosen, bukan diarahkan untuk ikut ke salah satu pihak,” ujar salah seorang dosen yang hadir dalam audiensi tersebut.
Sorotan publik semakin tajam lantaran hingga saat ini pihak yang masih dianggap sebagai rektor resmi berdasarkan SK AHU Tahun 2022 adalah Ir. Semangat M.T. Debataraja, S.T., M.T., IPU ASEAN Eng.
Karena itu, muncul pertanyaan besar di lingkungan akademik: mengapa pejabat LLDIKTI terkesan masuk terlalu jauh ke dalam konflik internal kampus yang masih bersengketa?
Padahal sebagai lembaga negara yang membawahi perguruan tinggi swasta, LLDIKTI seharusnya berdiri independen, objektif, dan tidak membentuk opini yang dapat memengaruhi posisi dosen dalam konflik yayasan maupun kepemimpinan kampus.
“Kalau lembaga negara sudah dianggap ikut mengarahkan dosen ke salah satu kubu, maka publik tentu mempertanyakan netralitasnya,” ujar salah seorang dosen lainnya.
Kondisi ini dinilai semakin memperburuk situasi akademik di ISTP TD Pardede Medan yang saat ini sudah berada dalam kondisi tidak stabil. Aktivitas perkuliahan terganggu, mahasiswa resah, dan dosen kini dihadapkan pada ketidakpastian status akademik maupun administrasi.
Di tengah kekacauan tersebut, publik mulai mempertanyakan apakah ada kepentingan tertentu yang sedang dimainkan di balik konflik berkepanjangan di ISTP TD Pardede Medan.
Sebab alih-alih fokus menyelamatkan proses pendidikan mahasiswa, yang terlihat justru tarik-menarik pengaruh, manuver kepentingan, hingga dugaan pembentukan arah dukungan di level internal kampus.
Kini masyarakat akademik menunggu klarifikasi terbuka dari LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara terkait sikap dan posisi mereka dalam konflik ISTP TD Pardede Medan.
Karena jika lembaga yang seharusnya menjadi penengah justru dianggap ikut masuk ke pusaran konflik, maka kepercayaan publik terhadap independensi dunia pendidikan tinggi bisa ikut dipertaruhkan.
gpt/gianTnusantaranews.com
