 |
| Foto: Agus Fatoni (Pj Gubernur Sumatera Utara) menerima piagam penghargaan dari Bima Arya Sugiarto ( Menteri Dalam Negeri) |
MEDAN, gianTnusantaranews.com - Provinsi Sumatera Utara berhasil meraih peringkat pertama dalam Pembinaan Pengelolaan Informasi Pembangunan Daerah pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, dalam acara Perencanaan Pembangunan Daerah 2024 di Hotel Santika Premiere Dyandra Medan, Rabu (11/12/24).
“Kami bersyukur atas pencapaian ini. SIPD adalah sistem informasi yang sangat berguna dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah,” ujar Pj. Gubernur Sumatera Utara, Agus Fatoni, usai menerima penghargaan.
Agus menambahkan, keberhasilan ini menunjukkan bahwa pengelolaan pembangunan dan keuangan pemerintah provinsi semakin membaik. Ia juga menegaskan bahwa SIPD menjadi salah satu fokus utama Kementerian Dalam Negeri karena perannya yang signifikan dalam mendukung tata kelola pemerintahan.
Provinsi Sumatera Utara mengungguli Provinsi Banten di posisi kedua dan Provinsi Bali di posisi ketiga dalam kategori ini. Agus menyatakan, pemerintah provinsi akan terus meningkatkan pengelolaan SIPD agar selaras dengan tuntutan pembangunan nasional.
“SIPD ini adalah wujud integrasi daerah dengan pusat. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk terus membenahi sistem ini agar pembangunan di Sumatera Utara sesuai dengan target nasional,” jelasnya.
Sementara itu, Wamendagri Bima Arya Sugiarto menyebutkan bahwa SIPD menjadi indikator penting keterhubungan antara pemerintah daerah dan pusat. Namun, ia mengakui bahwa beberapa daerah masih menghadapi kendala dalam penerapan SIPD, terutama terkait jaringan dan infrastruktur teknologi.
“Kami memahami ada tantangan seperti masalah jaringan yang menghambat penerapan SIPD di beberapa daerah. Untuk itu, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp90 miliar guna memperkuat sistem ini,” ungkapnya.
Keberhasilan Sumatera Utara dalam pembinaan pengelolaan SIPD diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk meningkatkan kinerja tata kelola pembangunan dan keuangan mereka.
(gpt/gianTnusantaranews.com)
