 |
| Foto: Walikota Medan Saat Meninjau 60 Bus Listrik yang Akan di Lounching pada November 2024 Lalu |
MEDAN, gianTnusantaranews.com – Setelah sebulan lebih beroperasi secara gratis sejak diluncurkan pada 23 November 2024, transportasi massal bus listrik di Kota Medan akan mulai memberlakukan tarif pada 1 Januari 2025.
Hal ini tertuang dalam Keputusan Wali Kota Medan, Bobby Nasution, Nomor 550/16.K tentang Tarif Angkutan Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan dari APBD Kota Medan, yang ditandatangani pada 30 Desember 2024.
"Penumpang umum akan dikenakan tarif Rp5.000 per perjalanan. Sementara untuk pelajar, mahasiswa, lanjut usia (lansia), dan difabel, diberikan subsidi dengan tarif Rp3.000," ungkap Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Medan, Iswar Lubis, pada Senin (30/12/24).
Iswar juga menjelaskan kebijakan baru terkait penggunaan kartu e-money. "Mulai Januari 2025, setiap penumpang wajib memiliki kartu masing-masing atau one man one card.
Sebelumnya, satu kartu bisa digunakan untuk beberapa penumpang, namun itu tidak berlaku lagi. Bagi masyarakat yang belum memiliki kartu, bisa membayar menggunakan aplikasi digital. Khusus balita, tetap gratis," jelasnya.
Meski dikenakan tarif, setiap perjalanan di bawah 75 menit tetap hanya dihitung satu kali tarif. "Misalnya, jika perjalanan pertama memakan waktu 30 menit, penumpang masih memiliki sisa 45 menit untuk melanjutkan perjalanan tanpa dikenakan biaya tambahan. Syaratnya, total waktu perjalanan harus di bawah 75 menit," terang Iswar.
Untuk penumpang bersubsidi, registrasi dapat dilakukan secara offline di tujuh titik yang disiapkan oleh Dishub Kota Medan, yaitu Terminal Pinang Baris, Terminal Amplas, J City, Belawan, Terminal Lau Cih, Plaza Medan Fair, dan Stasiun Bandar Khalifah. Setelah registrasi, kartu bersubsidi otomatis hanya memotong Rp3.000 per perjalanan dengan ketentuan waktu yang sama.
Iswar juga mengajak masyarakat untuk terus memanfaatkan bus listrik sebagai solusi transportasi yang aman dan nyaman. "Tarif ini masih tergolong murah karena tidak berdasarkan jarak, melainkan waktu.
Ini adalah langkah pemerintah untuk mengurangi kemacetan sekaligus mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum," pungkasnya.
(gpt/gianTnusantaranews.com)
